BPD

Untuk mengetahui tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cayur, berikut diuraikan tentang profil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cayur Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan kehadiran Badan Permusyawaran Desa ( BPD ) yang menjadi mitra terdepan dalam mengawal pembangunan maka kedudukannya sejajar dan selalu bekerja sama untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Badan Permusyawarahan Desa ( BPD ) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu pula berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang telah dibuat serta berbagai penyelenggaraan pembangunan.

Kemajuan intelektual masyarakat akan membawa dampak banyaknya aspirasi yang harus ditampung dan disalurkan, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai lembaga aspiratif harus bisa lebih komunikatif dalam menjembatani seluruh keluhan ataupun menampung keinginan-keinginan masyarakat yang masih belum bisa diwujudkan oleh pemerintahan desa.

Lembaga yang lebih mengedepankan dan menyuarakan hati nurani masyarakat akan bisa berjalan dengan baik jika seluruh lembaga yang ada di desa dan seluruh masyarakat bisa bekerja sama dan saling memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam membangun desa.

 

  1. Ruang Lingkup Kegiatan

 Ruang lingkup kegiatan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Cayur adalah sebagai berikut:

  1. Membahas dan merumuskan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
  2. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBDesa dan Peraturan Kepala Desa yang telah dibuat bersama.
  3. Mengusulkan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
  4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).
  7. Meminta dan membahas LKPJ dan LPPD yang disampaikan Kepala Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM

  1. Identitas BPD

Nama Lembaga                                    : Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Dasar Hukum                                       : SK. Bupati HSS Nomor :

Jumlah Anggota                                   : 9 ( lima ) orang

Alamat                                                  : Desa Cayur Kecamatan Cikatomas

Kabupaten Tasikmalaya

  1. Susunan Organisasi BPD

Ketua                                                    : H. MUSLIH, S.Ag

Wakil Ketua                                           : YOYO SUNGKAWA

Sekretaris                                              : BAHRUM MKUTI S.Pd.I

Anggota                                                : 1. ANWAR

2. ADE DIAN

3. SOMANTRI

4. SUHERLAN, S.Pd

BAB III VISI DAN MISI

  1. VISI

TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, MELAYANI DAN AGAMIS

  1. MISI
  2. Meningkatkan profesionalisme seluruh anggota BPD
  3. Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok ddan Fungsi BPD
  4. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tingkat pemerintahan desa, kecamatan, kanupaten dan provinsi
  5. Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat
  6. Memantapkan kualitas hidup beragama
  7. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan

 

Pelaksanaan misi tersebut diarahkan untuk terciptanya sebuah pemerintahan desa yang demokratis, bersih dan berwibawa. Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa.

 

  1. MOTTO
  2. Mengutamakan pelayanan
  3. Menngoptimalkan pembinaan
  4. Dan menjadikan silaturrahmi sebagai wahana menyerap aspirasi

 

  1. Program Kerja
NO KEGIATAN BULAN LOKASI SASARAN
1 2 3 4 5
1 Menyusun rencana program Januari Kantor Desa Anggota BPD
2 Rapat BPD Pebruari Kanntor Desa Anggota BPD
3 Musrenbangdes Maret Kanntor Desa Anggota BPD
4 Pengawas Pembangunan Januari-Desember RT.01 – 36 Anggota BPD
5 Dengar Pendapat Nopember Kanntor Desa Anggota BPD
6 LKPJ dan LPPD Desember Kanntor Desa Anggota BPD

 

  1. Hasil yang Dicapai

Selama ini kami menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan dan kami laksanakan masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, namun kami selalu berupaya untuk meningkatkan pengabdian karena kami sadar bahwa kami mengemban tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat. Adapun beberapa hasil yang biasa kami lakukan adalah sebagai berikut :

  1. Dapat menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat
  2. Membuat Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa
  3. Mengawasi semua pembangunan yang ada di desa
  4. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga desa
  5. Dapat melaksanakan musyawarah dengan tertib.

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

  1. Faktor Pendukung

Keberadaan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Cayur selama ini disambut baik oleh masyarakat sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Adapun faktor-faktor  pendukung adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Permusyawaran Desa.
  2. Tersedianya dana pada ADD walaupun masih terbatas untuk kegiatan BPD.
  3. BPD dapat benar-benar berfungsi sebagai lembaga mitra pemerintahan desa.
  4. Pemerintahan kecamatan selalu memberikan pembinaan dan arahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPD.
  5. Pemerintah desa selalu menjalin hubungan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Masyarakat benar-benar menyalurkan aspirasinya melalui lembaga Badan Permusyawaran Desa ( BPD ).
  7. Faktor Penghambat

Faktor penghambat memang selalu ada pada lembaga manapun, baik itu dalam hal kelembagaan itu sendiri maupun dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor penghambat tersebut tentunya bisa menjadi cambuk untuk lebih maju atau bahkan menjadi racun yang membuat kita menjadi mundur, hal tersebut tergantung atau tinggal bagaimana kita menyikapi dan meminimalisir hambatan tersebut jangan sampai mengganggu aktifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Desa Cayur. Adapun hambatan yang saat ini kami temui yaitu antara lain adalah:

 

  1. Sumber Daya Manusia ( SDM )

Sumber daya manusia adalah merupakan lokomotif lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam sebuah lembaga yang menampung aspirasi masyarakat seperti BPD sangat dibutuhkan SDM yang memadai yang memiliki pola pikir maju sesuai dengan kondisi masyarakat yang semakin modern.

  1. Sarana dan Prasana

Sarana dan Prasarana merupakan kelengkapan bekerja yang tidak bisa diabaikan kalau ingin lembaga ini benar-benar profesional sebagai pelayanan dimasyarakat.

  1. Dana

Masalah ini adalah masalah klasik yang selalu menjadi penyebab utama, tetapi dana operasional yang terukur dalam kegiatan sebagai tolak ukur kinerja lembaga dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.

 

BAB V PENUTUP

  1. Kesimpulan

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Cayur, kiprahnya memang belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Permusyawarahan Desa ( BPD ), tetapi sudah banyak memberikan kontribusi dalam mengawal pembangunan di desa.

Lembaga aspiratif masyarakat ini sudah melakukan berbagai aktifitas bersama pemerintah desa dan masyarakat, berbagai kebijakan dalam pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Cayur sudah dapat dirasakan sebagai bukti pengabdian kami untuk terus berjuang dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa sebaik mungkin tanpa merugikan masyarakat.

Aspirasi masyarakat sudah bisa disalurkan kepada pemerintah desa ataupun lembaga-lembaga masyarakat yang punya komitmen yang sama dalam membangun desa sehingga arah kebijakan menjadi seimbang dan selalu mendapat sambutan baik oleh masyarakat.

 

  1. Saran
  2. Untuk lembaga lebih aspiratif dan terlihat oleh masyarakat alangkah baiknya mempunyai kantor tersendiri.
  3. Perlu tersedianya peralatan komputer untuk menunjang percepatan kenerja lembaga Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
  4. Perlu tersedianya dana oprasional yang memadai untuk menjalankan program kegiatan yang sudah ada.
  5. Untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota Badan Permusawaratan Desa ( BPD ) Pemerintah Daerah anggaran bisa menjembatani program-program pelatihan managemen kelembagaan.
  6. Untuk membangun aspiratif masyarakat yang baik perlu adanaya sosialisasi tentang lembaga Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) secara sederhana tetapi dapat dipahami oleh seluruh masayarakat
Facebook Comments